Dasar Hukum Peradilan Agama Di Indonesia

September 18, 2024 Post a Comment

Dasar hukum peradilan agama di indonesia

Dasar hukum peradilan agama dalam Undang Undang Dasar 1945 adalah diatur oleh Pasal 24 yang pada ayat (1) menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Apa saja sumber hukum acara Peradilan Agama?

Sumber utama Hukum Materil Peradilan Agama

Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977;
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KHI;

Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor berapa?

Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. - Peradilan Agama merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

4 Apakah benar bahwa peradilan agama di Indonesia mempunyai landasan konstitusi?

Adapun dasar yuridis yang merupakan landasan konstitusional keberadaan Peradilan Agama di Indonesia adalah Pancasila, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan UUD 1945.

Apa isi pasal 24 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Apakah yang disebut dengan hukum Peradilan Agama?

Dengan demikian, peradilan agama adalah sub sistem peradilan negara Republik Indonesia yang khusus melayani pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara tertentu, yang didasarkan pada hukum Islam.

Pasal 118 HIR mengatur tentang apa?

KOMPETENSI RELATIF (pasal 118 (1) HIR) Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana tergugat bertempat tinggal. Dimana tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).

Apakah UU No 4 Tahun 2004 masih berlaku?

- Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sejak kapan Peradilan Agama memiliki hukum acara?

Peradilan Agama sejak tahun 1974 Lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, memberikan landasan untuk mewujudkan peradilan agama yang mandiri, sederajat dan memantapkan serta mensejajarkan kedudukan peradilan agama dengan lingkungan peradilan lainnya.

UU No 50 Tahun 2009 Tentang apa?

(1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. (2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Apakah nama Peradilan Agama ada di Undang Undang Dasar 1945?

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan

Apa isi dari pasal 24 ayat 1?

Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 24 ayat (1) menegaskan sifat dan karakter kekuasaan kehakiman dengan menyatakan : “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Apa isi yang terkandung dari UU RI No 48 tahun 2009?

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. 2.

Bagaimana bunyi pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945?

Mengutip pasal 24 ayat 1 UUD 1945, Feri menyampaikan Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Apa isi pasal 24 ayat 3?

(3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.

Apa isi pasal 24 ayat 1 dan 2 UUD 1945?

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar

Apa isi dari pasal 24 A ayat 3?

Menurut Pemohon, seperti disampaikan Pemerintah, Pasal 24A Ayat (3) UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa kewenangan DPR terkait dengan pengisian jabatan hakim agung adalah sebatas memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.

4 Jelaskan apa yang diatur dalam Pasal 118 HIR actor Sequitor forum rei?

Asas tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”) yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat. 1. Actor Sequitur Forum Rei (gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat);

4 Jelaskan apa yang diatur dalam Pasal 118 HIR actor Sequitor forum rei )?

rei berpatokan Pasal 118 ayat (1) HIR menegaskan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat, oleh karena itu agar gugatan yang diajukan penggugat tidak melanggar batas kompetansi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukan kepada Pengadilan Negeri yang

Apa itu HIR dalam hukum?

Intisari: HIR adalah singkatan dari Herzien Inlandsch Reglement yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura.